Sistem politik dilaksanakan melalui lembaga-lembaga politik atau struktur- struktur politik, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. Lembaga-lembaga politik tersebut menjalankan fungsi dan kegiatannya sehingga dimungkinkan sistem politik merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanannya. Lembaga politik dibedakan antara supra-struktur politik dan infrastruktur politik.
Supra-struktur politik merupakan lembaga-lembaga resmi pemerintah negara. Supra-struktur politik di Indonesia dapat dicermati melalui pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara kelembagaan melibatkan lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Infrastruktur politik sebagai mesin politik informasl berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik, kelmpok kepentingan kelompok penekan, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Konfigurasi interaksi para pelaku politik akan berpangaruh dalam model sistem politik yang berlaku.
Dilihat dari input, proses konversi dan output yang terdapat dalam sustau sistem politik dapat digambarkan dalam skema 1 sebagai berikut (Rusadi Kantaprawira, 1999:215).
Skema tersebut menunjukkan, bahwa input dalam lembaga-lembaga politik oleh infrastruktur politik. Proses konversi berlangsung dalam lembaga-lembaga politik yang berkedudukan sebagai suprastruktur politik. Dan output dari sistem politik berupa peraturan (perundang-undangan) yang dilengkapi anksinya, yang pelaksanaannya dikelola dalam suatu birokrasi pemerintah. Output politik akan dicermati oleh masyarakat sebagai umpan balik yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan sikap politiknya dalam siklus sistem politik yang berkelanjutan.
Kajian tentang struktur politik akan dapat memberikan pemahaman yang lengkap apabila dilakukan dengan sekaligus memperaktekkan fungsi yang dijalankan oleh struktur tersebut. Adapun fungsi struktur politik adalah memenuhi tugas dan tujuan dari struktur politik. Suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugas terlaksana dan tujuan tercapai.
Ada fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelakanaan kebijaksanaan pemerintah dan ada fungsi yang secara langung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan adalah fungsi sosialisasi politik, fungsi rekruitmen politik, fungsi komunikasi politik.
